RSUD Sele Be Solu Ungkap Kondisi Tiga Korban Insiden Penembakan Maybrat, Hasil Visum Diserahkan kepada Polisi


             Dulumentasi : Istimewa 

SORONG, 18 Agustus 2026 — Tiga warga sipil yang menjadi korban insiden di wilayah Kabupaten Maybrat menjalani penanganan medis dan operasi emergensi di RSUD Sele Be Solu Kota Sorong. Setelah empat hari mendapat perawatan, kondisi ketiganya dilaporkan stabil dan memasuki tahap pemulihan.

Ketiga pasien masing-masing berinisial SA (25), AF (47), dan SS (66). Mereka tiba di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Sele Be Solu pada Kamis, 14 Agustus 2026 sekitar pukul 20.15 WIT setelah sebelumnya dirujuk dari RSUD Pratama Maybrat.

Direktur RSUD Sele Be Solu Kota Sorong, drg. Susi Petronela Djitmau, MPH, mengatakan tim medis langsung melakukan penanganan kegawatdaruratan setelah ketiga pasien tiba di rumah sakit.

“Begitu pasien tiba, tim medis langsung bergerak melakukan penanganan kegawatdaruratan sesuai standar pelayanan medis,” kata Susi dalam keterangannya, Selasa (18/8/2026).

Pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan fisik, laboratorium darah dan radiologi. Rumah sakit juga mempersiapkan kebutuhan darah sebagai bagian dari antisipasi tindakan operasi.

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter spesialis bedah, ketiga pasien kemudian menjalani operasi emergensi pada malam yang sama. Menurut pihak rumah sakit, seluruh rangkaian operasi berlangsung aman dan lancar.

Saat ini, kondisi ketiga pasien dinyatakan stabil. Tim dokter spesialis bersama tenaga kesehatan masih melakukan pemantauan terhadap perkembangan kondisi mereka dan memberikan perawatan lanjutan.

Salah satu pasien mengalami luka pada bagian telinga dan mendapatkan penanganan secara kolaboratif bersama dokter spesialis THT. Sementara pasien lainnya mengalami luka pada bagian paha. Berdasarkan pemeriksaan medis, kondisi tulang dan pembuluh darah besar di bagian tersebut tidak mengalami kerusakan serius sehingga pasien dapat melewati masa kritis dan kini menjalani pemulihan.

Hasil Visum Diserahkan kepada Penyidik

Pada Selasa (18/8/2026), RSUD Sele Be Solu menyerahkan hasil visum terhadap ketiga korban kepada penyidik kepolisian dari Polres Maybrat.

Penyerahan hasil visum tersebut disaksikan oleh keluarga pasien, pendamping hukum, perwakilan DPRD Provinsi Papua Barat Daya serta sejumlah pihak terkait.

Pihak rumah sakit menegaskan bahwa hasil pemeriksaan medis tidak dapat dijadikan dasar bagi rumah sakit untuk menyimpulkan secara sepihak mengenai kronologi kejadian maupun jenis benda yang menyebabkan luka.

“Kami hanya melihat luka yang ada dan melakukan penanganan medis. Kami tidak berada di lokasi kejadian,” jelas Susi.

Susi juga membantah bahwa informasi mengenai dugaan adanya benda asing dengan kekuatan atau kecepatan tinggi yang disebut oleh pihak kuasa hukum berasal dari pihak rumah sakit.

“Silakan dikonfirmasi kepada kuasa hukum. Kami dari rumah sakit tidak menyatakan seperti itu,” ujarnya.

Menurut Susi, rumah sakit hanya dapat menyampaikan temuan berdasarkan kondisi medis pasien ketika tiba dan hasil pemeriksaan yang dilakukan selama proses perawatan.

Biaya Perawatan Ditanggung Pemprov Papua Barat Daya

Seluruh biaya penanganan medis ketiga pasien, mulai dari operasi hingga perawatan pascaoperasi, disebut ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

RSUD Sele Be Solu juga menegaskan komitmennya untuk memberikan pelayanan kesehatan secara profesional, adil dan humanis kepada seluruh pasien tanpa membedakan latar belakang.

“Kami menyampaikan rasa prihatin dan empati yang sedalam-dalamnya atas musibah yang menimpa para pasien. Kami mengajak seluruh masyarakat bersama-sama mendoakan agar kondisi mereka segera pulih dan dapat kembali berkumpul bersama keluarga,” kata Susi.

Sementara terkait kronologi lengkap insiden, motif, serta proses hukum yang sedang berjalan, pihak RSUD Sele Be Solu menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.

Rumah sakit menegaskan bahwa kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan mengungkap fakta terkait insiden tersebut berdasarkan proses hukum yang berlaku.(Y.S)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sampah, Kesadaran, dan Tanggung Jawab Bersama

Gambar
Teminabuna, Provinsi Papua Barat Daya- Siang hari, Rabu 24 September 2025 pukul 13.00 WIT, langit Kabupaten Sorong Selatan —atau yang sering dijuluki kabupaten seribu sungai  tampak cerah namun panas terik. Di bawah sinar matahari itu, jejeran toko-toko di sepanjang jalan berdiri rapi, menjadi saksi kehidupan dan denyut nadi perekonomian masyarakat Teminabuan. Namun, di balik geliat ekonomi yang hidup, tersimpan persoalan serius yang sering luput dari perhatian: tumpukan sampah. Perjalanan kami menuju Pasar Kajase memperlihatkan pemandangan yang ironis. Dari kejauhan, sebelum memasuki area parkir, tampak jelas sampah berserakan di belakang halte. Bau menusuk hidung, plastik dan botol bekas berhamburan, seolah-olah kota ini berjalan tanpa arah dan tanpa pemerintah. Ironi besar terjadi: pusat aktivitas ekonomi, tempat orang mencari nafkah, justru dikepung oleh sampah, menjadikannya seakan "tempat pembuangan" yang sah. Fenomena ini tidak munc...
Baca selengkapnya

Aksi Demonstrasi Spontan CPNS Formasi 2024

Gambar
Teminabuan, Provinsi Papua Barat Daya- hari yang cerah di bawah terik matahari. Halaman Kantor Keuangan Daerah Kabupaten Sorong Selatan dipenuhi suara lantang. Para CPNS Formasi 2024 menggelar aksi demonstrasi spontan. Mereka menuntut hak yang belum dibayarkan oleh pemerintah daerah selama kurang lebih tiga bulan terakhir. Kamis, 4 September 2025,  “Kami disuruh bekerja, kami sudah melaksanakan tugas, kami hadir di kantor, tetapi bagaimana kami bisa bertahan tanpa hak kami?” seru salah seorang peserta aksi. Kalimat itu menggema, bukan sekadar keluhan, tetapi jeritan dari sebuah ketidakadilan administratif. Dalam refleksi ini, tampak sebuah ironi: ASN sejatinya adalah pelayan publik yang mengemban amanah negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dengan tegas menyatakan bahwa setiap aparatur sipil negara berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak itu bukan hadiah, melainkan konsekuensi da...
Baca selengkapnya