Aktivis Perempuan Papua Kecam Tindakan Kekerasan dan Ujaran Kebencian terhadap Warga Peranakan

                            Foto Istimewa 

Merauke, Papua Selatan West Familiy pesemis- perempuan Papua, Marta Elizabeth Titihalawa, mengecam keras tindakan kekerasan fisik dan ujaran kebencian bernada rasis yang dialaminya saat aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Papua Selatan, Jumat (18/7/2025). Dalam pernyataan tertulisnya, Marta menyebut insiden tersebut mencoreng nilai-nilai keberagaman dan keadilan di tanah Papua Selatan.

Insiden terjadi dalam aksi yang digelar oleh Solidaritas Pemuda dan Masyarakat Peduli Pekerja bersama sejumlah perwakilan Orang Asli Papua (OAP) dari berbagai wilayah. Massa menyuarakan kekecewaan terhadap hasil seleksi CPNS Formasi 2024 yang dinilai tidak adil dan tidak transparan. Namun, aksi yang awalnya berlangsung damai berubah tegang saat massa mengetahui bahwa Gubernur tidak berada di tempat dan memilih membakar ban sebagai bentuk protes.

Dalam situasi yang memanas, Marta – yang hadir sebagai bagian dari kelompok perempuan Papua – menjadi korban kekerasan. Ia mengaku ditampar dan dihina secara rasis oleh salah seorang peserta aksi setelah menyampaikan keberatan terhadap penggunaan istilah “darah kotor” oleh salah satu orator aksi.

“Saya adalah peranakan Ambon–Marind. Saya lahir dari rahim perempuan asli Papua, suku Marind. Identitas saya tumbuh dari akar budaya Papua Selatan. Ungkapan ‘darah kotor’ bukan hanya menyakitkan, tapi juga bentuk kekerasan simbolik terhadap kami yang tumbuh dalam keberagaman,” tegas Marta.

Ia menegaskan bahwa kelompok peranakan adalah bagian sah dari wajah Papua yang beragam, dan tidak boleh didegradasi karena latar belakang darah campuran.

Dalam pernyataannya, Marta menyampaikan empat tuntutan utama:
1. Permintaan maaf terbuka dari pihak-pihak yang terlibat dalam kekerasan dan ujaran kebencian.
2. Penegakan hukum secara profesional oleh aparat atas insiden tersebut.
3. Seruan kepada masyarakat Papua Selatan, khususnya generasi muda, untuk menolak segala bentuk diskriminasi berbasis ras, suku, atau asal-usul peranakan.
4. Ajakan kepada media dan komunitas sipil untuk menjaga ruang publik yang aman dan inklusif.

“Papua Selatan adalah rumah besar yang dihuni oleh beragam identitas. Kami yang berasal dari keluarga peranakan memiliki hak yang sama untuk dihormati dan dilindungi,” ungkapnya.

Marta berharap kejadian ini menjadi momentum reflektif bagi seluruh elemen masyarakat dalam memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan, persaudaraan lintas identitas, serta keadilan sosial di Bumi Anim Ha.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sampah, Kesadaran, dan Tanggung Jawab Bersama

Gambar
Teminabuna, Provinsi Papua Barat Daya- Siang hari, Rabu 24 September 2025 pukul 13.00 WIT, langit Kabupaten Sorong Selatan —atau yang sering dijuluki kabupaten seribu sungai  tampak cerah namun panas terik. Di bawah sinar matahari itu, jejeran toko-toko di sepanjang jalan berdiri rapi, menjadi saksi kehidupan dan denyut nadi perekonomian masyarakat Teminabuan. Namun, di balik geliat ekonomi yang hidup, tersimpan persoalan serius yang sering luput dari perhatian: tumpukan sampah. Perjalanan kami menuju Pasar Kajase memperlihatkan pemandangan yang ironis. Dari kejauhan, sebelum memasuki area parkir, tampak jelas sampah berserakan di belakang halte. Bau menusuk hidung, plastik dan botol bekas berhamburan, seolah-olah kota ini berjalan tanpa arah dan tanpa pemerintah. Ironi besar terjadi: pusat aktivitas ekonomi, tempat orang mencari nafkah, justru dikepung oleh sampah, menjadikannya seakan "tempat pembuangan" yang sah. Fenomena ini tidak munc...
Baca selengkapnya

RSUD Sele Be Solu Ungkap Kondisi Tiga Korban Insiden Penembakan Maybrat, Hasil Visum Diserahkan kepada Polisi

Gambar
             Dulumentasi : Istimewa  SORONG, 18 Agustus 2026 — Tiga warga sipil yang menjadi korban insiden di wilayah Kabupaten Maybrat menjalani penanganan medis dan operasi emergensi di RSUD Sele Be Solu Kota Sorong. Setelah empat hari mendapat perawatan, kondisi ketiganya dilaporkan stabil dan memasuki tahap pemulihan. Ketiga pasien masing-masing berinisial SA (25), AF (47), dan SS (66). Mereka tiba di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Sele Be Solu pada Kamis, 14 Agustus 2026 sekitar pukul 20.15 WIT setelah sebelumnya dirujuk dari RSUD Pratama Maybrat. Direktur RSUD Sele Be Solu Kota Sorong, drg. Susi Petronela Djitmau, MPH, mengatakan tim medis langsung melakukan penanganan kegawatdaruratan setelah ketiga pasien tiba di rumah sakit. “Begitu pasien tiba, tim medis langsung bergerak melakukan penanganan kegawatdaruratan sesuai standar pelayanan medis,” kata Susi dalam keterangannya, Selasa (18/8/2026). Pemeriksaan yang dilakukan me...
Baca selengkapnya

Aksi Demonstrasi Spontan CPNS Formasi 2024

Gambar
Teminabuan, Provinsi Papua Barat Daya- hari yang cerah di bawah terik matahari. Halaman Kantor Keuangan Daerah Kabupaten Sorong Selatan dipenuhi suara lantang. Para CPNS Formasi 2024 menggelar aksi demonstrasi spontan. Mereka menuntut hak yang belum dibayarkan oleh pemerintah daerah selama kurang lebih tiga bulan terakhir. Kamis, 4 September 2025,  “Kami disuruh bekerja, kami sudah melaksanakan tugas, kami hadir di kantor, tetapi bagaimana kami bisa bertahan tanpa hak kami?” seru salah seorang peserta aksi. Kalimat itu menggema, bukan sekadar keluhan, tetapi jeritan dari sebuah ketidakadilan administratif. Dalam refleksi ini, tampak sebuah ironi: ASN sejatinya adalah pelayan publik yang mengemban amanah negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dengan tegas menyatakan bahwa setiap aparatur sipil negara berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak itu bukan hadiah, melainkan konsekuensi da...
Baca selengkapnya