Hutan Adat Saifi Tak Lama Di Dorong" Menjadi Hutan Desa.


Saifi, Hutan Adat Saifi Belum lama ini di Dorong ke kementerian Kehutan agar Perubaha Statusnya dari tuhan Desa ke Hutan adat oleh Keterwakilan Tua-tua dari Distrik saifi kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya 

Makan sampai sekarang ini Masih Menugu Tangapa dari Kementerian Kesehatan RI agar segera sahkan hutan adat di saifi secepatnya 

Agar kami masyarakat adat bisa leluasa atas tanah adat kita sendiri dengan baik adanya.

Tak lupa juga kami menyampaikan kepada pemerintah daerah kabupaten Sorong Selatan dalam hal ini Dinas Kehutanan agar dapat melihat penebangan kayu legal yang terus menerus di distrik saifi ini 

Perlahan-lahan hutan adat kami mulai terancam oleh penebangan kayu layar yang di lakukan oleh Pengusahan Kayu Exspor di distrik saifi 

Mengakibatkan jalan raya yang adalah satu-satunya akses utama bagi masyarakat distrik saifi kain mulai Perlahan-lahan rusak parah.

Akibat Proses Penebagan kayu legal yang terus kian merajalela yang kian merusak keindahan alam distrik saifi 

Undang-undang utama yang mengatur hutan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mendefinisikan hutan dan tujuannya serta mengatur pengelolaannya. 

Undang-undang ini diikuti oleh peraturan-peraturan lain seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang fokus pada penindakan pelaku perusakan hutan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 yang mencabut dan mengganti beberapa peraturan sebelumnya. 

Ada juga upaya revisi undang-undang kehutanan untuk mengatasi masalah deforestasi dan meningkatkan perlindungan ekologi. 

Berikut adalah beberapa undang-undang dan peraturan terkait hutan di Indonesia:
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

Menetapkan hutan sebagai kesatuan ekosistem yang didominasi pepohonan dan mengatur pengurusannya secara berkelanjutan. 

Mendefinisikan jenis hutan seperti hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi, dan hutan adat. 
Mengatur hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian hutan. 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 

Berfokus pada penindakan hukum terhadap pelaku perusakan hutan, baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Menegaskan upaya pemberantasan perusakan hutan untuk menjaga kelestarian fungsi hutan. 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

Merupakan perubahan terhadap UU Kehutanan yang ada untuk mengakomodasi perubahan dan perkembangan. 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Mencabut dan mengganti beberapa peraturan sebelumnya, termasuk PP Nomor 44 Tahun 2004, PP Nomor 104 Tahun 2015, dan lainnya. 

Upaya Revisi Undang-Undang Kehutanan
Saat ini, ada dorongan untuk merevisi UU Kehutanan agar lebih efektif dalam mengatasi masalah deforestasi, kemiskinan masyarakat sekitar hutan, serta untuk memperkuat perlindungan ekologi dan penegakan aturan. 

Penulis: Jansen.N.C.G Segeit 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sampah, Kesadaran, dan Tanggung Jawab Bersama

Gambar
Teminabuna, Provinsi Papua Barat Daya- Siang hari, Rabu 24 September 2025 pukul 13.00 WIT, langit Kabupaten Sorong Selatan —atau yang sering dijuluki kabupaten seribu sungai  tampak cerah namun panas terik. Di bawah sinar matahari itu, jejeran toko-toko di sepanjang jalan berdiri rapi, menjadi saksi kehidupan dan denyut nadi perekonomian masyarakat Teminabuan. Namun, di balik geliat ekonomi yang hidup, tersimpan persoalan serius yang sering luput dari perhatian: tumpukan sampah. Perjalanan kami menuju Pasar Kajase memperlihatkan pemandangan yang ironis. Dari kejauhan, sebelum memasuki area parkir, tampak jelas sampah berserakan di belakang halte. Bau menusuk hidung, plastik dan botol bekas berhamburan, seolah-olah kota ini berjalan tanpa arah dan tanpa pemerintah. Ironi besar terjadi: pusat aktivitas ekonomi, tempat orang mencari nafkah, justru dikepung oleh sampah, menjadikannya seakan "tempat pembuangan" yang sah. Fenomena ini tidak munc...
Baca selengkapnya

RSUD Sele Be Solu Ungkap Kondisi Tiga Korban Insiden Penembakan Maybrat, Hasil Visum Diserahkan kepada Polisi

Gambar
             Dulumentasi : Istimewa  SORONG, 18 Agustus 2026 — Tiga warga sipil yang menjadi korban insiden di wilayah Kabupaten Maybrat menjalani penanganan medis dan operasi emergensi di RSUD Sele Be Solu Kota Sorong. Setelah empat hari mendapat perawatan, kondisi ketiganya dilaporkan stabil dan memasuki tahap pemulihan. Ketiga pasien masing-masing berinisial SA (25), AF (47), dan SS (66). Mereka tiba di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Sele Be Solu pada Kamis, 14 Agustus 2026 sekitar pukul 20.15 WIT setelah sebelumnya dirujuk dari RSUD Pratama Maybrat. Direktur RSUD Sele Be Solu Kota Sorong, drg. Susi Petronela Djitmau, MPH, mengatakan tim medis langsung melakukan penanganan kegawatdaruratan setelah ketiga pasien tiba di rumah sakit. “Begitu pasien tiba, tim medis langsung bergerak melakukan penanganan kegawatdaruratan sesuai standar pelayanan medis,” kata Susi dalam keterangannya, Selasa (18/8/2026). Pemeriksaan yang dilakukan me...
Baca selengkapnya

Aksi Demonstrasi Spontan CPNS Formasi 2024

Gambar
Teminabuan, Provinsi Papua Barat Daya- hari yang cerah di bawah terik matahari. Halaman Kantor Keuangan Daerah Kabupaten Sorong Selatan dipenuhi suara lantang. Para CPNS Formasi 2024 menggelar aksi demonstrasi spontan. Mereka menuntut hak yang belum dibayarkan oleh pemerintah daerah selama kurang lebih tiga bulan terakhir. Kamis, 4 September 2025,  “Kami disuruh bekerja, kami sudah melaksanakan tugas, kami hadir di kantor, tetapi bagaimana kami bisa bertahan tanpa hak kami?” seru salah seorang peserta aksi. Kalimat itu menggema, bukan sekadar keluhan, tetapi jeritan dari sebuah ketidakadilan administratif. Dalam refleksi ini, tampak sebuah ironi: ASN sejatinya adalah pelayan publik yang mengemban amanah negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dengan tegas menyatakan bahwa setiap aparatur sipil negara berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak itu bukan hadiah, melainkan konsekuensi da...
Baca selengkapnya