Ada Dugaan Pemotongan Gaji ke-13 ASN Sorong Selatan, Advokat Ferry Onim Minta Aparat Lakukan Klarifikasi dan Pemeriksaan

Dokumentasi: Istimewa Ferry Onim.,SH

Sorong, Papua Barat Daya, Senin (3/8/2026) – Advokat Ferry Onim, S.H., menyampaikan dugaan adanya rencana pemotongan gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sorong Selatan. Menurutnya, informasi tersebut perlu segera diklarifikasi oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan ASN.

Ferry Onim mempertanyakan apakah dugaan pemotongan tersebut berkaitan dengan pendanaan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus atau untuk kebutuhan anggaran lainnya. Ia menegaskan bahwa hingga kini hal tersebut masih berupa dugaan yang perlu dijelaskan oleh pihak terkait.

"ASN baru saja menerima hak mereka. Jika benar ada rencana pemotongan gaji ke-13, tentu harus dijelaskan dasar hukumnya kepada seluruh ASN," ujar Ferry Onim.

Selain itu, Ferry Onim meminta aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Negeri Sorong, untuk menelusuri apabila terdapat dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, seluruh penggunaan anggaran, baik pada masa pemerintahan sebelumnya maupun saat ini, perlu diawasi dan diperiksa apabila terdapat indikasi pelanggaran hukum.

Ia juga mempertanyakan efektivitas pengelolaan keuangan daerah selama beberapa periode, dengan menilai pembangunan di Kabupaten Sorong Selatan belum berjalan secara optimal. Pernyataan tersebut merupakan pandangan pribadi Ferry Onim.

Ferry Onim mengimbau para ASN agar memahami hak-haknya. Apabila terdapat pemotongan penghasilan yang diduga tidak memiliki dasar hukum atau dilakukan tanpa mekanisme yang berlaku, ia menyarankan agar hal tersebut dikonsultasikan atau dilaporkan kepada instansi yang berwenang untuk diproses sesuai ketentuan hukum.

Sebagai advokat, Ferry Onim menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pembangunan dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sorong Selatan. Ia juga mengajak masyarakat untuk turut mengawasi jalannya pemerintahan agar pembangunan dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan maupun Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) terkait dugaan rencana pemotongan gaji ke-13 ASN tersebut.(Penulis Yansen)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sampah, Kesadaran, dan Tanggung Jawab Bersama

Gambar
Teminabuna, Provinsi Papua Barat Daya- Siang hari, Rabu 24 September 2025 pukul 13.00 WIT, langit Kabupaten Sorong Selatan —atau yang sering dijuluki kabupaten seribu sungai  tampak cerah namun panas terik. Di bawah sinar matahari itu, jejeran toko-toko di sepanjang jalan berdiri rapi, menjadi saksi kehidupan dan denyut nadi perekonomian masyarakat Teminabuan. Namun, di balik geliat ekonomi yang hidup, tersimpan persoalan serius yang sering luput dari perhatian: tumpukan sampah. Perjalanan kami menuju Pasar Kajase memperlihatkan pemandangan yang ironis. Dari kejauhan, sebelum memasuki area parkir, tampak jelas sampah berserakan di belakang halte. Bau menusuk hidung, plastik dan botol bekas berhamburan, seolah-olah kota ini berjalan tanpa arah dan tanpa pemerintah. Ironi besar terjadi: pusat aktivitas ekonomi, tempat orang mencari nafkah, justru dikepung oleh sampah, menjadikannya seakan "tempat pembuangan" yang sah. Fenomena ini tidak munc...
Baca selengkapnya

RSUD Sele Be Solu Ungkap Kondisi Tiga Korban Insiden Penembakan Maybrat, Hasil Visum Diserahkan kepada Polisi

Gambar
             Dulumentasi : Istimewa  SORONG, 18 Agustus 2026 — Tiga warga sipil yang menjadi korban insiden di wilayah Kabupaten Maybrat menjalani penanganan medis dan operasi emergensi di RSUD Sele Be Solu Kota Sorong. Setelah empat hari mendapat perawatan, kondisi ketiganya dilaporkan stabil dan memasuki tahap pemulihan. Ketiga pasien masing-masing berinisial SA (25), AF (47), dan SS (66). Mereka tiba di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Sele Be Solu pada Kamis, 14 Agustus 2026 sekitar pukul 20.15 WIT setelah sebelumnya dirujuk dari RSUD Pratama Maybrat. Direktur RSUD Sele Be Solu Kota Sorong, drg. Susi Petronela Djitmau, MPH, mengatakan tim medis langsung melakukan penanganan kegawatdaruratan setelah ketiga pasien tiba di rumah sakit. “Begitu pasien tiba, tim medis langsung bergerak melakukan penanganan kegawatdaruratan sesuai standar pelayanan medis,” kata Susi dalam keterangannya, Selasa (18/8/2026). Pemeriksaan yang dilakukan me...
Baca selengkapnya

Aksi Demonstrasi Spontan CPNS Formasi 2024

Gambar
Teminabuan, Provinsi Papua Barat Daya- hari yang cerah di bawah terik matahari. Halaman Kantor Keuangan Daerah Kabupaten Sorong Selatan dipenuhi suara lantang. Para CPNS Formasi 2024 menggelar aksi demonstrasi spontan. Mereka menuntut hak yang belum dibayarkan oleh pemerintah daerah selama kurang lebih tiga bulan terakhir. Kamis, 4 September 2025,  “Kami disuruh bekerja, kami sudah melaksanakan tugas, kami hadir di kantor, tetapi bagaimana kami bisa bertahan tanpa hak kami?” seru salah seorang peserta aksi. Kalimat itu menggema, bukan sekadar keluhan, tetapi jeritan dari sebuah ketidakadilan administratif. Dalam refleksi ini, tampak sebuah ironi: ASN sejatinya adalah pelayan publik yang mengemban amanah negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dengan tegas menyatakan bahwa setiap aparatur sipil negara berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak itu bukan hadiah, melainkan konsekuensi da...
Baca selengkapnya