Advokat Ferry Onim Desak Kejaksaan Periksa Bupati dan Banggar DPRD Sorong Selatan Terkait Pinjaman Rp110 Miliar

Dokumentasi: Istimewa Ferry Onim.,SH

Sorong, Papua Barat Daya, 3 Agustus 2026 – Advokat Ferry Onim, S.H., mendesak Kejaksaan Negeri Sorong, Kejaksaan Tinggi Papua Barat, BPKP, KPK, serta aparat penegak hukum lainnya untuk segera memanggil dan memeriksa Bupati Sorong Selatan, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Sorong Selatan, serta Kepala Badan Keuangan Daerah terkait pinjaman daerah senilai Rp110 miliar.

Menurut Ferry Onim, penanganan perkara tersebut tidak boleh berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat menghambat proses pengungkapan penggunaan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

"Kami meminta aparat penegak hukum segera melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab agar masyarakat memperoleh kejelasan mengenai penggunaan dana pinjaman tersebut," ujar Ferry Onim kepada media melalui pesan WhatsApp, Senin (3/8/2026).

Ferry menilai masyarakat hingga kini belum merasakan manfaat nyata dari pinjaman daerah tersebut. Menurutnya, penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan memberikan dampak bagi pembangunan serta pelayanan publik.

Ia juga mempertanyakan proses persetujuan pinjaman tersebut. Menurut Ferry, pinjaman daerah dengan nilai sebesar Rp110 miliar semestinya melalui mekanisme pembahasan dan persetujuan DPRD sesuai ketentuan yang berlaku.

"Apabila pada saat itu belum ada Ketua DPRD definitif, maka perlu dijelaskan bagaimana proses persetujuan pinjaman tersebut dilakukan. Hal ini penting untuk memberikan kepastian kepada masyarakat," katanya.

Ferry menyatakan bahwa hingga saat ini DPRD Sorong Selatan belum memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik mengenai proses pinjaman tersebut. Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum mendalami seluruh mekanisme pengambilan keputusan, termasuk peran Badan Anggaran DPRD.

Selain itu, Ferry juga meminta penyidik menelusuri aliran dana pinjaman, termasuk dokumen pencairan, bukti transfer, serta laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Menurutnya, seluruh penggunaan dana harus dapat dijelaskan secara transparan kepada masyarakat.

Ia turut mempertanyakan dugaan penggunaan dana sekitar Rp77,298 miliar dalam waktu singkat yang, menurutnya, perlu diuji melalui proses audit dan penyelidikan oleh aparat yang berwenang.

Ferry juga meminta penyidik menelusuri pencairan tahap kedua pada Desember 2025 yang, menurut dugaannya, mencapai sekitar Rp33 miliar dan diduga merupakan bagian dari pinjaman Rp110 miliar. Selain itu, ia meminta agar informasi mengenai penggunaan anggaran dalam berbagai kegiatan, termasuk yang disebut berlangsung di Toraja pada Desember 2025, turut diperiksa untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di akhir pernyataannya, Ferry mengajak masyarakat, khususnya para pemuda Sorong Selatan, untuk mengawal proses penegakan hukum secara damai dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku agar dugaan penyimpangan anggaran dapat diusut secara transparan dan akuntabel.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan atau keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan maupun DPRD Kabupaten Sorong Selatan terkait pernyataan dan desakan yang disampaikan Advokat Ferry Onim tersebut.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sampah, Kesadaran, dan Tanggung Jawab Bersama

Gambar
Teminabuna, Provinsi Papua Barat Daya- Siang hari, Rabu 24 September 2025 pukul 13.00 WIT, langit Kabupaten Sorong Selatan —atau yang sering dijuluki kabupaten seribu sungai  tampak cerah namun panas terik. Di bawah sinar matahari itu, jejeran toko-toko di sepanjang jalan berdiri rapi, menjadi saksi kehidupan dan denyut nadi perekonomian masyarakat Teminabuan. Namun, di balik geliat ekonomi yang hidup, tersimpan persoalan serius yang sering luput dari perhatian: tumpukan sampah. Perjalanan kami menuju Pasar Kajase memperlihatkan pemandangan yang ironis. Dari kejauhan, sebelum memasuki area parkir, tampak jelas sampah berserakan di belakang halte. Bau menusuk hidung, plastik dan botol bekas berhamburan, seolah-olah kota ini berjalan tanpa arah dan tanpa pemerintah. Ironi besar terjadi: pusat aktivitas ekonomi, tempat orang mencari nafkah, justru dikepung oleh sampah, menjadikannya seakan "tempat pembuangan" yang sah. Fenomena ini tidak munc...
Baca selengkapnya

RSUD Sele Be Solu Ungkap Kondisi Tiga Korban Insiden Penembakan Maybrat, Hasil Visum Diserahkan kepada Polisi

Gambar
             Dulumentasi : Istimewa  SORONG, 18 Agustus 2026 — Tiga warga sipil yang menjadi korban insiden di wilayah Kabupaten Maybrat menjalani penanganan medis dan operasi emergensi di RSUD Sele Be Solu Kota Sorong. Setelah empat hari mendapat perawatan, kondisi ketiganya dilaporkan stabil dan memasuki tahap pemulihan. Ketiga pasien masing-masing berinisial SA (25), AF (47), dan SS (66). Mereka tiba di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Sele Be Solu pada Kamis, 14 Agustus 2026 sekitar pukul 20.15 WIT setelah sebelumnya dirujuk dari RSUD Pratama Maybrat. Direktur RSUD Sele Be Solu Kota Sorong, drg. Susi Petronela Djitmau, MPH, mengatakan tim medis langsung melakukan penanganan kegawatdaruratan setelah ketiga pasien tiba di rumah sakit. “Begitu pasien tiba, tim medis langsung bergerak melakukan penanganan kegawatdaruratan sesuai standar pelayanan medis,” kata Susi dalam keterangannya, Selasa (18/8/2026). Pemeriksaan yang dilakukan me...
Baca selengkapnya

Aksi Demonstrasi Spontan CPNS Formasi 2024

Gambar
Teminabuan, Provinsi Papua Barat Daya- hari yang cerah di bawah terik matahari. Halaman Kantor Keuangan Daerah Kabupaten Sorong Selatan dipenuhi suara lantang. Para CPNS Formasi 2024 menggelar aksi demonstrasi spontan. Mereka menuntut hak yang belum dibayarkan oleh pemerintah daerah selama kurang lebih tiga bulan terakhir. Kamis, 4 September 2025,  “Kami disuruh bekerja, kami sudah melaksanakan tugas, kami hadir di kantor, tetapi bagaimana kami bisa bertahan tanpa hak kami?” seru salah seorang peserta aksi. Kalimat itu menggema, bukan sekadar keluhan, tetapi jeritan dari sebuah ketidakadilan administratif. Dalam refleksi ini, tampak sebuah ironi: ASN sejatinya adalah pelayan publik yang mengemban amanah negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dengan tegas menyatakan bahwa setiap aparatur sipil negara berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak itu bukan hadiah, melainkan konsekuensi da...
Baca selengkapnya