Advokat Ferry Onim Laporkan Dugaan Penghinaan terhadap Profesi Advokat dan Perempuan Papua ke MRP Papua Barat Daya


        Dukumentasi : Istimewa

Sorong, 7 Agustus 2026 – Advokat Ferry Onim, S.H., mendatangi Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat Daya untuk menyampaikan laporan terkait dugaan penghinaan terhadap profesi advokat dan perempuan Papua yang diduga dilakukan oleh seorang oknum berinisial SK.

Dalam laporannya, Ferry Onim menyampaikan bahwa unggahan yang diduga dibuat oleh oknum tersebut di media sosial dinilai mengandung kalimat yang merendahkan profesi advokat secara umum, serta dianggap menyinggung martabat perempuan Papua.

Ferry berharap MRP Papua Barat Daya dapat memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagai lembaga representasi kultur Orang Asli Papua, khususnya dalam melindungi harkat dan martabat masyarakat Papua.

"Kami datang untuk menyampaikan laporan secara resmi agar persoalan ini dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Kami berharap setiap pihak dapat saling menghormati profesi dan menjaga etika dalam menyampaikan pendapat di ruang publik," ujar Ferry Onim.

Ia juga mengimbau seluruh masyarakat agar menggunakan media sosial secara bijak dan menghindari pernyataan yang berpotensi menimbulkan konflik atau merendahkan profesi maupun kelompok masyarakat tertentu.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan atau tanggapan dari pihak SK terkait dugaan tersebut. Oleh karena itu, dugaan ini masih memerlukan klarifikasi dan proses sesuai ketentuan yang berlaku ( Y.S)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sampah, Kesadaran, dan Tanggung Jawab Bersama

Gambar
Teminabuna, Provinsi Papua Barat Daya- Siang hari, Rabu 24 September 2025 pukul 13.00 WIT, langit Kabupaten Sorong Selatan —atau yang sering dijuluki kabupaten seribu sungai  tampak cerah namun panas terik. Di bawah sinar matahari itu, jejeran toko-toko di sepanjang jalan berdiri rapi, menjadi saksi kehidupan dan denyut nadi perekonomian masyarakat Teminabuan. Namun, di balik geliat ekonomi yang hidup, tersimpan persoalan serius yang sering luput dari perhatian: tumpukan sampah. Perjalanan kami menuju Pasar Kajase memperlihatkan pemandangan yang ironis. Dari kejauhan, sebelum memasuki area parkir, tampak jelas sampah berserakan di belakang halte. Bau menusuk hidung, plastik dan botol bekas berhamburan, seolah-olah kota ini berjalan tanpa arah dan tanpa pemerintah. Ironi besar terjadi: pusat aktivitas ekonomi, tempat orang mencari nafkah, justru dikepung oleh sampah, menjadikannya seakan "tempat pembuangan" yang sah. Fenomena ini tidak munc...
Baca selengkapnya

RSUD Sele Be Solu Ungkap Kondisi Tiga Korban Insiden Penembakan Maybrat, Hasil Visum Diserahkan kepada Polisi

Gambar
             Dulumentasi : Istimewa  SORONG, 18 Agustus 2026 — Tiga warga sipil yang menjadi korban insiden di wilayah Kabupaten Maybrat menjalani penanganan medis dan operasi emergensi di RSUD Sele Be Solu Kota Sorong. Setelah empat hari mendapat perawatan, kondisi ketiganya dilaporkan stabil dan memasuki tahap pemulihan. Ketiga pasien masing-masing berinisial SA (25), AF (47), dan SS (66). Mereka tiba di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Sele Be Solu pada Kamis, 14 Agustus 2026 sekitar pukul 20.15 WIT setelah sebelumnya dirujuk dari RSUD Pratama Maybrat. Direktur RSUD Sele Be Solu Kota Sorong, drg. Susi Petronela Djitmau, MPH, mengatakan tim medis langsung melakukan penanganan kegawatdaruratan setelah ketiga pasien tiba di rumah sakit. “Begitu pasien tiba, tim medis langsung bergerak melakukan penanganan kegawatdaruratan sesuai standar pelayanan medis,” kata Susi dalam keterangannya, Selasa (18/8/2026). Pemeriksaan yang dilakukan me...
Baca selengkapnya

Aksi Demonstrasi Spontan CPNS Formasi 2024

Gambar
Teminabuan, Provinsi Papua Barat Daya- hari yang cerah di bawah terik matahari. Halaman Kantor Keuangan Daerah Kabupaten Sorong Selatan dipenuhi suara lantang. Para CPNS Formasi 2024 menggelar aksi demonstrasi spontan. Mereka menuntut hak yang belum dibayarkan oleh pemerintah daerah selama kurang lebih tiga bulan terakhir. Kamis, 4 September 2025,  “Kami disuruh bekerja, kami sudah melaksanakan tugas, kami hadir di kantor, tetapi bagaimana kami bisa bertahan tanpa hak kami?” seru salah seorang peserta aksi. Kalimat itu menggema, bukan sekadar keluhan, tetapi jeritan dari sebuah ketidakadilan administratif. Dalam refleksi ini, tampak sebuah ironi: ASN sejatinya adalah pelayan publik yang mengemban amanah negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dengan tegas menyatakan bahwa setiap aparatur sipil negara berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak itu bukan hadiah, melainkan konsekuensi da...
Baca selengkapnya