Advokat Ferry Onim, SH Pertanyakan Peran Inspektorat Sorong Selatan dalam Penanganan Kasus Koperasi Dana Desa

Dokumentasi: istimewa 

Teminabuan, 3 Agustus 2026 – Advokat Ferry Onim, SH mempertanyakan peran Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, khususnya terkait dugaan penyimpangan dalam kasus koperasi dana desa di sejumlah kampung di Kabupaten Sorong Selatan.

Menurut Ferry Onim, fungsi pengawasan Inspektorat dinilai belum berjalan secara optimal sehingga dugaan penyalahgunaan dana desa oleh oknum kepala kampung dapat terjadi.

"Dalam kasus koperasi dana desa di Kabupaten Sorong Selatan, kami menilai fungsi kontrol Inspektorat belum berjalan dengan baik terhadap pengelolaan dana desa," ujar Ferry Onim, Senin (3/8/2026).

Berdasarkan pantauan Media melanesiapost, masih terdapat keluhan dari masyarakat di sejumlah kampung yang menyatakan belum merasakan manfaat pembangunan maupun program yang bersumber dari anggaran kampung. Dugaan tersebut, menurut laporan masyarakat, berkaitan dengan pengelolaan dana kampung yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui proses pemeriksaan oleh aparat yang berwenang.

Saat ditemui di Kantor Lembaga Bantuan Hukum di Kilometer Delapan, Ferry Onim menegaskan bahwa Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan diharapkan dapat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan profesional terhadap dugaan penyimpangan tersebut.

Ia menyatakan pihaknya akan terus mendorong agar penanganan perkara dilakukan secara serius, termasuk apabila diperlukan meminta perhatian dari Kejaksaan Negeri Sorong maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan supervisi sesuai kewenangan masing-masing.

Selain itu, Ferry Onim juga mendesak Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Sorong Selatan agar segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan dana desa. Menurutnya, apabila tidak ada tindak lanjut, pihaknya akan menyampaikan laporan kepada Polda Papua Barat Daya agar dilakukan pengawasan terhadap proses penanganan perkara sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Ferry Onim mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi tersebut memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap penggunaan dana desa.

Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa pengawasan keuangan desa dilakukan secara berlapis melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Camat, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kepala desa juga diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan anggaran kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

Ferry Onim berharap seluruh aparat pengawas dan aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya secara profesional agar pengelolaan dana desa benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulis: Yansen 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sampah, Kesadaran, dan Tanggung Jawab Bersama

Gambar
Teminabuna, Provinsi Papua Barat Daya- Siang hari, Rabu 24 September 2025 pukul 13.00 WIT, langit Kabupaten Sorong Selatan —atau yang sering dijuluki kabupaten seribu sungai  tampak cerah namun panas terik. Di bawah sinar matahari itu, jejeran toko-toko di sepanjang jalan berdiri rapi, menjadi saksi kehidupan dan denyut nadi perekonomian masyarakat Teminabuan. Namun, di balik geliat ekonomi yang hidup, tersimpan persoalan serius yang sering luput dari perhatian: tumpukan sampah. Perjalanan kami menuju Pasar Kajase memperlihatkan pemandangan yang ironis. Dari kejauhan, sebelum memasuki area parkir, tampak jelas sampah berserakan di belakang halte. Bau menusuk hidung, plastik dan botol bekas berhamburan, seolah-olah kota ini berjalan tanpa arah dan tanpa pemerintah. Ironi besar terjadi: pusat aktivitas ekonomi, tempat orang mencari nafkah, justru dikepung oleh sampah, menjadikannya seakan "tempat pembuangan" yang sah. Fenomena ini tidak munc...
Baca selengkapnya

RSUD Sele Be Solu Ungkap Kondisi Tiga Korban Insiden Penembakan Maybrat, Hasil Visum Diserahkan kepada Polisi

Gambar
             Dulumentasi : Istimewa  SORONG, 18 Agustus 2026 — Tiga warga sipil yang menjadi korban insiden di wilayah Kabupaten Maybrat menjalani penanganan medis dan operasi emergensi di RSUD Sele Be Solu Kota Sorong. Setelah empat hari mendapat perawatan, kondisi ketiganya dilaporkan stabil dan memasuki tahap pemulihan. Ketiga pasien masing-masing berinisial SA (25), AF (47), dan SS (66). Mereka tiba di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Sele Be Solu pada Kamis, 14 Agustus 2026 sekitar pukul 20.15 WIT setelah sebelumnya dirujuk dari RSUD Pratama Maybrat. Direktur RSUD Sele Be Solu Kota Sorong, drg. Susi Petronela Djitmau, MPH, mengatakan tim medis langsung melakukan penanganan kegawatdaruratan setelah ketiga pasien tiba di rumah sakit. “Begitu pasien tiba, tim medis langsung bergerak melakukan penanganan kegawatdaruratan sesuai standar pelayanan medis,” kata Susi dalam keterangannya, Selasa (18/8/2026). Pemeriksaan yang dilakukan me...
Baca selengkapnya

Aksi Demonstrasi Spontan CPNS Formasi 2024

Gambar
Teminabuan, Provinsi Papua Barat Daya- hari yang cerah di bawah terik matahari. Halaman Kantor Keuangan Daerah Kabupaten Sorong Selatan dipenuhi suara lantang. Para CPNS Formasi 2024 menggelar aksi demonstrasi spontan. Mereka menuntut hak yang belum dibayarkan oleh pemerintah daerah selama kurang lebih tiga bulan terakhir. Kamis, 4 September 2025,  “Kami disuruh bekerja, kami sudah melaksanakan tugas, kami hadir di kantor, tetapi bagaimana kami bisa bertahan tanpa hak kami?” seru salah seorang peserta aksi. Kalimat itu menggema, bukan sekadar keluhan, tetapi jeritan dari sebuah ketidakadilan administratif. Dalam refleksi ini, tampak sebuah ironi: ASN sejatinya adalah pelayan publik yang mengemban amanah negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dengan tegas menyatakan bahwa setiap aparatur sipil negara berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak itu bukan hadiah, melainkan konsekuensi da...
Baca selengkapnya