Jelang HUT ke-23 Kabupaten Sorong Selatan, Tim 13 Pejuang Mengaku Masih Terus Dijanjikan

Dukumentasi: istimewa Marhten Thesia Tim 13 Sorong Selatan. 

Teminabuan, Papua Barat Daya, – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 Kabupaten Sorong Selatan, Tim 13 Pejuang Kabupaten Sorong Selatan menyampaikan kekecewaan mereka kepada Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan. Mereka menilai perhatian terhadap para pejuang pemekaran daerah hingga kini belum terealisasi, meski berbagai janji kerap disampaikan setiap momentum peringatan HUT.selasa, 5/8/2026.

Marten Thesia, anggota Tim 13 sekaligus Ketua LMA Kabupaten Sorong Selatan, mengatakan bahwa sejak awal perjuangan pembentukan Kabupaten Sorong Selatan, Tim 13 berada di garis terdepan bersama para tokoh adat dan masyarakat untuk memperjuangkan lahirnya daerah tersebut.

"Sejak awal berdirinya kabupaten ini, kami hadir sebagai garda terdepan. Kami ikut berjuang dan ikut membangun dari nol. Namun sampai hari ini belum ada perhatian nyata dari Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan kepada kami, para pejuang Tim 13 yang merupakan anak negeri Tanah Tehit," ujar Marten.

Ia menjelaskan, perjuangan pemekaran Kabupaten Sorong Selatan lahir dari keinginan masyarakat agar pelayanan pemerintahan lebih dekat dan mudah dijangkau. Atas dasar itu, para tokoh adat, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen di Teminabuan bersatu memperjuangkan terbentuknya kabupaten tersebut.

Menurut Marten, setiap peringatan HUT Kabupaten Sorong Selatan selalu muncul berbagai janji dari pemerintah, mulai dari rencana pengangkatan anak-anak pejuang, pembangunan rumah, hingga peningkatan kesejahteraan. Namun, setelah perayaan selesai, janji-janji tersebut tidak pernah diwujudkan.

"Ini sudah menjadi pola setiap tahun. Di momentum HUT nama Tim 13 selalu disebut-sebut. Setelah itu kami kembali dilupakan," katanya.

Tim 13 menyampaikan beberapa persoalan yang mereka rasakan, di antaranya:

Pengabdian selama lebih dari 20 tahun tanpa kepastian status maupun kesejahteraan.
Setiap momentum HUT selalu dijanjikan adanya perhatian dari pemerintah daerah.
Tidak adanya tindak lanjut setelah perayaan HUT selesai.

Melalui kesempatan tersebut, Tim 13 juga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, yaitu:

Memberikan kepastian hukum dan status kepada Tim 13 sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan mereka.
Menganggarkan program kesejahteraan bagi Tim 13 dalam APBD Perubahan Tahun 2026.
Tidak menjadikan Tim 13 sebagai alat pencitraan politik pada setiap momentum HUT Kabupaten Sorong Selatan.

"Ibu Bupati dan Bapak-Ibu Pimpinan DPRD, kami bukan meminta belas kasihan. Kami hanya meminta hak dan penghargaan atas pengabdian kami. Dua puluh tiga tahun sudah cukup untuk terus dijanji-janji," tegas Marten Thesia.

Ia berharap HUT ke-23 Kabupaten Sorong Selatan menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk merealisasikan komitmen yang selama ini disampaikan kepada para pejuang pemekaran.

"Biarlah HUT ke-23 ini menjadi momentum Pemerintah Daerah menepati janji, bukan menambah luka," pungkasnya.

(Y.S)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sampah, Kesadaran, dan Tanggung Jawab Bersama

Gambar
Teminabuna, Provinsi Papua Barat Daya- Siang hari, Rabu 24 September 2025 pukul 13.00 WIT, langit Kabupaten Sorong Selatan —atau yang sering dijuluki kabupaten seribu sungai  tampak cerah namun panas terik. Di bawah sinar matahari itu, jejeran toko-toko di sepanjang jalan berdiri rapi, menjadi saksi kehidupan dan denyut nadi perekonomian masyarakat Teminabuan. Namun, di balik geliat ekonomi yang hidup, tersimpan persoalan serius yang sering luput dari perhatian: tumpukan sampah. Perjalanan kami menuju Pasar Kajase memperlihatkan pemandangan yang ironis. Dari kejauhan, sebelum memasuki area parkir, tampak jelas sampah berserakan di belakang halte. Bau menusuk hidung, plastik dan botol bekas berhamburan, seolah-olah kota ini berjalan tanpa arah dan tanpa pemerintah. Ironi besar terjadi: pusat aktivitas ekonomi, tempat orang mencari nafkah, justru dikepung oleh sampah, menjadikannya seakan "tempat pembuangan" yang sah. Fenomena ini tidak munc...
Baca selengkapnya

RSUD Sele Be Solu Ungkap Kondisi Tiga Korban Insiden Penembakan Maybrat, Hasil Visum Diserahkan kepada Polisi

Gambar
             Dulumentasi : Istimewa  SORONG, 18 Agustus 2026 — Tiga warga sipil yang menjadi korban insiden di wilayah Kabupaten Maybrat menjalani penanganan medis dan operasi emergensi di RSUD Sele Be Solu Kota Sorong. Setelah empat hari mendapat perawatan, kondisi ketiganya dilaporkan stabil dan memasuki tahap pemulihan. Ketiga pasien masing-masing berinisial SA (25), AF (47), dan SS (66). Mereka tiba di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Sele Be Solu pada Kamis, 14 Agustus 2026 sekitar pukul 20.15 WIT setelah sebelumnya dirujuk dari RSUD Pratama Maybrat. Direktur RSUD Sele Be Solu Kota Sorong, drg. Susi Petronela Djitmau, MPH, mengatakan tim medis langsung melakukan penanganan kegawatdaruratan setelah ketiga pasien tiba di rumah sakit. “Begitu pasien tiba, tim medis langsung bergerak melakukan penanganan kegawatdaruratan sesuai standar pelayanan medis,” kata Susi dalam keterangannya, Selasa (18/8/2026). Pemeriksaan yang dilakukan me...
Baca selengkapnya

Aksi Demonstrasi Spontan CPNS Formasi 2024

Gambar
Teminabuan, Provinsi Papua Barat Daya- hari yang cerah di bawah terik matahari. Halaman Kantor Keuangan Daerah Kabupaten Sorong Selatan dipenuhi suara lantang. Para CPNS Formasi 2024 menggelar aksi demonstrasi spontan. Mereka menuntut hak yang belum dibayarkan oleh pemerintah daerah selama kurang lebih tiga bulan terakhir. Kamis, 4 September 2025,  “Kami disuruh bekerja, kami sudah melaksanakan tugas, kami hadir di kantor, tetapi bagaimana kami bisa bertahan tanpa hak kami?” seru salah seorang peserta aksi. Kalimat itu menggema, bukan sekadar keluhan, tetapi jeritan dari sebuah ketidakadilan administratif. Dalam refleksi ini, tampak sebuah ironi: ASN sejatinya adalah pelayan publik yang mengemban amanah negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dengan tegas menyatakan bahwa setiap aparatur sipil negara berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak itu bukan hadiah, melainkan konsekuensi da...
Baca selengkapnya